Uu 44

Apakah dengan sengaja seseorang mempertontonkan diri di muka umum—sekalipun teman-temannya sendiri—dan apakah pihak yang memfasilitasi tempat dan acara memang bertujuan menyediakan jasa seks. “Sebenarnya bisa tidaknya UU Pornografi digunakan untuk menjerat seseorang tergantung dengan perbuatan yang dilakukan. Kalau dibahas berdasarkan terminologinya, di depan publik itu secara normatif diartikan dilakukan di depan lebih dari satu orang, baik itu di ruang tertutup dan untuk orang-orang tertentu saja maupun di tempat publik, seperti taman misalnya,” ungkap Eki. Namun, aktivitas seksual by consent ini menjadi masalah saat bersinggungan dengan konteks muka umum. UU Pornografi memang beberapa kali digunakan untuk menjerat homoseksual yang ditangkap dalam penggerebekan.

Lakukan Pembiaran Pada Anak, Orangtua Dapat Turut Terhukum

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus. Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus. Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Tujuh Akun Twitter Indonesia Yang Recommended, Kamu Harus Follow!

Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat UU Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Pria dan wanita tidak termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan. Pada Adblock Plus klik “Enabled on this site” untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan.

Selama pembahasannya dan setelah diundangkan, UU ini maraknya mendapatkan penolakan dari masyarakat. Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama Ketua DPRD Bali Ida Bagus Wesnawa dengan tegas menyatakan menolak Undang-Undang Pornografi ini. Ketua DPRD Papua Barat Jimmya Demianus Ijie mendesak Pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang Pornografi yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR dan mengancam Papua Barat akan memisahkan diri dari Indonesia.

Daftar inventarisasi masalah sandingan Pemerintah dan DPR tak dibahas dalam Pansus, terutama untuk pasal- pasal berbeda. Pembahasannya dilimpahkan ke Panitia Kerja yang sifatnya tertutup dan berlangsung selama kurang lebih satu bulan . Banyak rapat tidak memenuhi kuorum, artinya hanya diikuti kurang dari 50 persen anggota Pansus maupun panja. Tim Perumus merampungkan Naskah Akademik dan Rfilm bokep japan xhamster tanggal 13 Desember 2007.

Dari sisi substansi, RUU ini dianggap masih mengandung sejumlah persoalan, antara lain RUU ini mengandung atau memuat kata-kata atau kalimat yang ambigu, tidak jelas, atau bahkan tidak bisa dirumuskan secara absolut. Misalnya, eksploitasi seksual, erotis, kecabulan, ketelanjangan, aurat, gerakan yang menyerupai hubungan seksual, gerakan menyerupai masturbasi, dan lain-lain. Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi. Laporan Pansus kepada Badan Musyawarah DPR Tanggal dijadwalkan pada 9 Oktober 2008. Dalam Bamus ini kemudian akan ditetapkan tanggal Rapat Paripurna untuk mengesahkan UU Pornografi.

Pada Mei 2017, undang-undang ini juga dipakai untuk menjerat sejumlah laki-laki yang terlibat dalam pesta gay The Wild One yang diadakan di daerah Kelapa Gading. Laki-laki berinisial AAW yang tertangkap saat itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka. AAW disebut sebagai pihak yang menentukan lokasi, memfasilitasi, dan menjadi penghubung pertama orang-orang yang terlibat dalam kegiatan di vila tersebut. Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

d.menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Tapi persepsi yang berbeda tampak pada pandangan penyusun dan pendukung RUU ini. Mereka berpendapat RUU APP sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengubah tatanan budaya Indonesia, tetapi untuk membentengi ekses negatif pergeseran norma yang efeknya semakin terlihat akhir-akhir ini.

Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Pasal 7 UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Pornografi. Dalam hal pria dan wanita telah saling memberikan persetujuan terlebih dahulu maka penyimpanan atau pemilikan Pornografi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses membuat dan hal ini masuk dalam kategori pengecualian yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat UU Pornografi.

Pada tanggal 27 September 2005 terbentuk Panitia Khusus RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Dalam draf yang dikirimkan oleh DPR kepada Presiden pada 24 Agustus 2007, RUU ini tinggal terdiri dari 10 bab dan 52 pasal.

Cyber pornography barangkali dapat diartikan sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet. Artikel jawaban tertentu Klinik Hukumonline mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Klinik hukumonline.com berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan. Klinik hukumonline tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam Klinik Hukumonline. Pada dasarnya Klinik hukumonline.com tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia dan hubungan klien – penasihat hukum tidak terjadi.

uu pornografi

Pasal 7Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Berita Kompas di bawah ini hanya mengatakan mereka yang menjadi tersangka dikenakan Pasal 27 Ayat dan Pasal 45 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman maksimal enam tahun penjara. Kalau ada penggerebekan oleh polisi, pelaku mesti ditanyakan atas motivasi apa dia melakukan hal-hal terkait aktivitas seksual tersebut.

RUU ini juga dianggap tidak mengakui kebhinnekaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan agama. RUU dilandasi anggapan bahwa negara dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarkan paham satu kelompok masyarakat saja. Padahal negara Indonesia terdiri diatas kesepakatan ratusan suku bangsa yang beraneka ragam adat budayanya. Ratusan suku bangsa itu mempunyai norma-norma dan cara pandang berbeda mengenai kepatutan dan tata susila.

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual. Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *